Nasional

KPK Dalami Dugaan Suap di Kementerian ATR: Kepala Kantor Pertanahan Dipanggil

KPK Dalami Kasus Suap Sertifikat HGN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kali ini, fokus mereka tertuju pada dugaan suap yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada Selasa, 17 November 2026, KPK memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, bersama mantan Kakantah setempat, Gunung Jayalaksana. Mereka diduga terlibat dalam suap terkait sertifikat hak guna bangunan.

Peran Penting Pejabat Lokal

Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, panggilan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas untuk mengungkap praktik korupsi yang mungkin telah merajalela di jajaran kementerian tersebut. “Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” jelasnya kepada wartawan. Tak hanya kedua pejabat tersebut, KPK juga memanggil beberapa saksi lain dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan PT Bela Parahiyangan Investindo.

Pemeriksaan Lanjutan di Jawa Barat

Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Polresta Bandung dengan menghadirkan Evelin Lili dan Nana Ristana dari PT Bela Parahiyangan Investindo serta Zamilul Muttaqien dan Cilvia A. Ptnh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Proses penyelidikan ini menargetkan untuk menelusuri sumber dana mencurigakan yang ditemukan terkait kasus tersebut.

Imbas Mutasi dan Rotasi Jabatan

Tidak berhenti sampai di situ, penyidik KPK juga memanggil Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan. Kedua pejabat tersebut diperiksa terkait dugaan pemberian suap kepada pejabat untuk mempengaruhi mutasi dan rotasi jabatan di lingkup kementerian. Pemeriksaan bagi mereka dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Analisis Dampak Sosial Kasus Ini

Kasus seperti ini memang bukan hal baru. Namun dampaknya bisa sangat signifikan bagi kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Ketika modus penipuan menjadi semakin canggih – seperti terlihat dalam modus penipuan tenun tonic – masyarakat perlu lebih waspada terhadap transaksi yang melibatkan birokrasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa motif utama dalam kasus suap ini?

Sumber menyebut bahwa motif utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui manipulasi pengurusan sertifikat tanah.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini?

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat saat ini dan sebelumnya, serta beberapa karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo menjadi sorotan utama.

Bagaimana langkah selanjutnya dari penyidik?

KPK akan terus melakukan pemeriksaan saksi guna memperkuat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya terhadap para tersangka.

Baca Juga: Evaluasi Timnas: Dampak Absen Indonesia di FIFA Matchday

Juan Simmons

Penulis di Senatorscottwagner: Berita & Gaya Hidup

Penulis dan kontributor di Senatorscottwagner: Berita & Gaya Hidup yang membagikan panduan praktis, ulasan, dan informasi bermanfaat.